Masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan Tolak Eksekusi Tanah Adat

Masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan Tolak Eksekusi Tanah Adat

September 4, 2017

Image

WARGA Sunda Wiwitan masih terus melakukan perlawanan terhadap rencana eksekusi tanah adat oleh Pengadilan Negeri Kuningan. Mereka menilai, pengakuan negara dalam memandang dan mengakui hukum adat sangat kurang. Hal itu disampaikan Juru bicara Sunda Wiwitan, Dewi Kanti dan Oki Satria kepada awak media, Minggu (3/9/2017). (KC Online)

KEJAKSAN, (KC Online).-

Warga Sunda Wiwitan masih terus melakukan perlawanan terhadap rencana eksekusi tanah adat oleh Pengadilan Negeri Kuningan. Mereka menilai, pengakuan negara dalam memandang dan mengakui hukum adat sangat kurang.

Selain itu, perspektif tanah adat hanya dilihat dengan frame hukum waris. Oleh karenanya, tindakan pengadilan memicu perlawanan masyarakat adat karuhun Sunda Wiwitan. Apalagi permasalahan tanah adat kerap dicampur aduk menjadi konsumsi politik dan disangkutpautkan dengan SARA.

Juru bicara Sunda Wiwitan, Dewi Kanti dan Oki Satria mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus yang terjadi. Hal tersebut menimbulkan karut marut dalam menjalankan putusan eksekusi.

Kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadilan, kata dia, antara lain terjadi dengan menolak kesaksian para sesepuh adat karena tidak disumpah sesuai agama yang diakui negara.

Dia mengatakan, komunitas adat karuhun Sunda Wiwitan merupakan kesatuan masyarakat yang berpegang teguh pada hukum adat leluhurnya. Karena mereka terbentuk jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri. Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat adalah sesepuh adat pendiri komunitas adat tersebut.

“Beliau pada masa penjajahan VOC menjadi tokoh gerakan kebangkitan kebangsaan melalui gerakan kebudayaannya. Beliau memberi pencerahan dan penguatan pada komunitasnya akan kesadaran dan kepercayaan diri dalam menegakkan karakter bangsa,” jelas Dewi Kanti salah satu cicit Pangeran Madrais, saat konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Cirebon, Minggu (3/9/2017).

Dengan menggali ajaran spiritual leluhur yang dikenal dengan ajaran “Agama Djawa Soenda Pasoendan”, lanjut Dewi Kanti, eksistensi komunitas adat ini mengalami jatuh bangun lewat pengakuan politik penguasa.

Sejak berdirinya NKRI, tambah Oki Satria, komunitas ini tetap mempertahankan tradisinya. Terlebih sejak tahun 1965 pemerintah lewat PNPS Nomor 1 Tahun 1965 menjadikan aturan ini diinterpretasikan oleh masyarakat luas pada pembatasan pengakuan agama oleh negara.

Dampak politik identitas itu bahkan dirasakan oleh komunitas ini memuncak di tahun 1964, di mana terjadi kriminalisasi atas legalitas perkimpoian dan hak keperdataan sebagai warga negara yang dianggap tidak sah oleh negaranya sendiri.

“Secara turun menurun komunitas adat ini tunduk pada hukum atau ketentuan yang ditulis tangan sesepuh adatnya langsung (Pangeran Madrais) yang disebut dengan manuskrip. Dalam manuskrip tersebut, terdapat sistem ajaran peraturan mengenai pertanian, perbintangan dan kehidupan sesama. Dalam masnukrip tersebut juga disebutkan bahwa kepemilikan tanah oleh sesepuh adat adalah milik komunal dan tidak dapat dibagi wariskan,” katanya.

Tidak dibagi waris

Pihaknya menambahkan, dasar kebijakan tersebut adalah karena pendiri komunitas menyadari demi menghindari penguasaan aset secara pribadi yang bisa berdampak pada hilangnya kesadaran mempertahankan dan melestarikan keberlangsungan komunitas yang didasarkan atas nilai sejarah dan budaya luhur.

“Dari beberapa temuan manuskrip secara tegas terdapat penegasan atas pengelolaan aset komunal untuk kepentingan umum dan tidak untuk dibagi wariskan kepada pihak keluarga ataupun keturunan. Bukan dari luasan ukuran yang menjadi permasalahan, namun jika tanah ini bisa diambil alih, maka ke depan tidak menutup kemungkinan bisa diambil begitu saja,” katanya.

Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh sesepuh adat generasi kedua yaitu Pangeran Tedja Buana, yang pada tahun 1948 dalam suatu upacara sakral menegaskan kembali amanat leluhur tersebut. Untuk meyakinkan terlaksananya amanat tersebut secara khusus P Tedja Buwana, memberikan pernyataan dan penegasan mengenai hibah kepada perwakilan masyarakat dan lembaga yang ditunjuk Yaitu Yayasan Tri Mulya.

Dewi Kanti menegaskan, dalam kasus putusan eksekusi tanah adat Blok Mayasih ini, masyarakat adat dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 07/Pdt.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.82/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2394K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan PK No.21 PK/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2014.

“Masyarakat berpandangan, majelis hakim telah keliru memahami objectum litis-nya karena memahami objectum litis-nya sebagai sengketa waris, padahal jelas bahwa objectum litis-nya bukan sengketa soal waris, melainkan sengketa atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi di internal masyarakat hukum adat,” tandasnya.

Atas kekeliruan dalam pertimbangan hukum tersebut, tanah milik adat hilang karena hanya atas dasar pernyataan dan keterangan pihak ketiga, mantan juru tulis, yang tidak jelas dan tidak mendasar pada sejarah. Sementara kesaksian dari pupuhu adat yang mengetahui asal asul tanah di persidangan tidak menjadi pertimbangan hukum hanya karena mereka menganut agama leluhur Sunda Wiwitan.

Sejak proses pengadilan di tingkat pertama, ujar Oki Satria, warga adat mendapat tekanan ormas berbendera agama yang diduga menjadi kepanjangan tangan elite lokal. Mereka kemudian menyebar tuduhan masyarakat adat Sunda Wiwitan sebagai komunis.(Mamat)

http://www.kabar-cirebon.com/2017/09/masyarakat-sunda-wiwitan-kuningan-tolak-eksekusi-tanah-adat/2/

Diskusi di forum: Masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan Tolak Eksekusi Tanah Adat

Mungkin Anda juga menyukai

Ingin Selalu Mengikuti Kabar Hot Terbaru? Ikuti Kami!